Mekanisme Restorative Justice atau Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

diskominfo
By diskominfo Januari 7, 2022 06:37

Mekanisme Restorative Justice atau Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja, Asnath Anytha Idatua Hutagalung, S.H., M.H mengatakan mekanisme Restorative Justice atau Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Baturaja, Kamis (05/01/2022) .

Penyelesaian perkara bisa diselesaikan secara restoratif justice dan harus memenuhi berbagai persyaratan. Diantaranya, pertama adanya perdamaian kedua belah pihak, kedua ancaman hukuman di bawah 5 tahun dan kerugian material tidak di atas Rp 2 juta. Dan tidak pernah melakukan tindakan melangar hukum sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, penghentian perkara dengan restoratif justice merupakan pertama kalinya di Kejari Baturaja dan berharap akan menjadi pedoman dalam perkara lainnya yang bisa diselesaikan secara restoratif justice. Penyelesaikan perkara dengan cara bermusyawarah bersama para pihak.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi aturan berlaku. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan dan perundang-undangan berlaku. Diharapkan dapat menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat,” katanya.

Sementara Kasi Pidum Kejaksaan Baturaja Armen Ramdhani, S. H., M.H, menerangkan, dalam hal restoratif justice, Kejari Baturaja sudah berproses panjang dan sudah mendapat arahan oleh pimpinan di Kejaksaan Agung.

“Jaksa sebagai fasilitator, kemudian keinginan damai timbul dari korban dan tersangka atau kedua bela pihak. Jaksa kemudian menindaklanjuti dan Kejari Baturaja berproses. Kemudian pada hari ini ibu Kajari Baturaja menyerahkan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKP2) terhadap tiga perkara kepada para pihak.

diskominfo
By diskominfo Januari 7, 2022 06:37