143 Desa Wajib Anggarkan Penanganan Stunting

diskominfo
By diskominfo Juni 5, 2022 06:59

143 Desa Wajib Anggarkan Penanganan Stunting

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mewajibkan 143 Pemerintah Desa di wilayah Bumi Sebimbing Sekundang menganggarkan dana penanganan kasus stanting di desa masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penyakit gizi buruk pada anak yang menjadi salah satu penyebab stunting.

Kepala Dinas PMD Ogan Komering Ulu (OKU), Ahmad Firdaus mengatakan, kewajiban ini bukan hanya bagi desa yang di dapati kasus stunting. Bahkan desa yang zero stunting juga diwajibkan menganggarkan dana yang sama.

“Hal ini sebagai bentuk pencegahan dan penangan kasus stunting. Penanggulangan stunting di desa menjadi salah satu program prioritas untuk menekan angka penyakit gizi buruk pada anak di wilayah setempat,” jelasnya.

Penanganan stunting di desa tercakup dalam tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai arah kebijakan pembangunan desa. Program penanganan stunting sudah mulai dianggarkan setiap desa di Kabupaten OKU sejak 2019 melalui ADD.

“Selain itu, kepala desa juga wajib menganggarkan gaji honor untuk kader pembangunan manusia (KPM) desa dan operasional rumah desa sehat dari masing- masing desa yang disesuaikan dengan keuangan desa. Sampai saat ini dari 145 desa yang ada di OKU semuanya sudah melaksanakan instruksi Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang Pelaksanaan dana desa tersebut,” ujarnya.

Untuk penanganan stunting, kata dia, setiap desa diminta melakukan pendataan anak di bawah umur 5 tahun dan ibu hamil. Melalui pendataan tersebut pihaknya bisa melaporkan ke Puskemas atau Dinas Kesehatan Kabupaten OKU agar dapat dilakukan penganan pada anak yang kurang gizi dan ibu hamil.

“Melalui upaya-upaya ini diharapkan Kabupaten OKU dapat bebas dari stunting,” harapnya.

Sebagai indormasi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten OKU sepanjang tahun 2021 mencatat sebanyak 882 kasus stunting yang dialami anak di wilayah itu. Kasus stunting di wilayahnya sampai Oktober 2021 tercatat sebanyak 882 kasus. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 921 kasus anak mengalami gagal tumbuh.

diskominfo
By diskominfo Juni 5, 2022 06:59